Deklarasi Provinsi Kepulauan Papua Utara: Langkah Strategis untuk Pembangunan yang Lebih Merata
NEWS BOTAWA– Sejarah baru tengah ditorehkan di Tanah Papua. Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemerintah Daerah Biak Numfor, ribuan masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan pejabat pemerintah berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara. Acara yang digelar di Kabupaten Biak Numfor ini dihadiri oleh Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari, beserta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, menandakan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat terhadap pemekaran provinsi ini.
Deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata dari perjuangan panjang masyarakat pesisir utara Papua yang menginginkan pemerataan pembangunan. Wilayah-wilayah seperti Biak, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen selama ini menghadapi tantangan geografis yang kompleks, mulai dari keterisolasian, minimnya infrastruktur, hingga kesenjangan akses layanan publik.
Yowel Boari, Wakil Bupati Waropen, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara adalah solusi strategis untuk mempercepat pembangunan.
Baca Juga: Anggota KKB Enos Tipagau Tewas dalam Kontak Tembak dengan Satgas Damai Cartenz di Intan Jaya
“Deklarasi ini adalah wujud nyata perjuangan bersama masyarakat pesisir utara Papua. Kami percaya bahwa dengan terbentuknya provinsi baru, pembangunan akan lebih merata dan sesuai dengan karakteristik wilayah kami,” tegas Yowel Boari.
Dukungan juga datang dari para anggota DPRK Waropen, yang menyatakan bahwa pemekaran provinsi ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum Sejarah di Hari Jadi Biak Numfor
Pemilihan Biak Numfor sebagai lokasi deklarasi bukan tanpa alasan. Kabupaten ini memiliki peran sentral dalam perjuangan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara. Sejak awal, Biak Numfor menjadi salah satu penggerak utama wacana pemekaran, didukung oleh letaknya yang strategis di wilayah pesisir utara.
Perayaan HUT ke-107 Biak Numfor menjadi momen yang tepat untuk memperkuat semangat persatuan dan tekad bersama mewujudkan provinsi baru. Selain deklarasi, acara juga diisi dengan penandatanganan dukungan resmi oleh para Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD dari empat kabupaten: Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
Mengapa Provinsi Kepulauan Papua Utara Penting?
Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara bukan sekadar masalah pemekaran wilayah, melainkan upaya untuk:
- Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
Wilayah pesisir utara Papua masih tertinggal dalam hal akses jalan, pelabuhan, dan listrik. Dengan status provinsi, alokasi dana dan program pembangunan dapat lebih terfokus. - Meningkatkan Pelayanan Publik
Selama ini, masyarakat di kepulauan Papua harus menempuh jarak jauh untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan otonomi baru, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - Memperkuat Identitas Budaya
Masyarakat pesisir utara Papua memiliki karakteristik budaya yang khas. Provinsi baru akan memberi ruang lebih besar untuk melestarikan adat dan kearifan lokal. - Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata di wilayah ini sangat besar. Dengan status provinsi, pengelolaan sumber daya alam bisa lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan politik dan masyarakat yang semakin kuat, harapan terbesar kini tertuju pada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara. Proses pemekaran membutuhkan pengkajian mendalam, namun semangat dan kesiapan masyarakat telah terbukti.
“Kami berharap Jakarta mendengar suara rakyat Papua Utara. Ini bukan hanya tentang wilayah baru, tapi tentang keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujar salah seorang tokoh adat Biak.
Jika terealisasi, Provinsi Kepulauan Papua Utara akan menjadi provinsi ke-38 di Indonesia, sekaligus bukti bahwa pemerintah serius dalam memajukan daerah-daerah terpencil.
Deklarasi di Biak Numfor bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Masyarakat pesisir utara Papua telah menunjukkan kesatuan tekad untuk perubahan. Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat.
