News Botawa – Pemerintah Kabupaten Waropen terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis daerah. Salah satu langkah konkret yang baru saja diwujudkan adalah penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Bandara Botawa, yang berlokasi di Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Papua.
Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote secara resmi menyerahkan pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp500 juta per pemilik tanah, yang diterima langsung oleh Kepala Kampung Botawa, Yakob Moreni, yang juga merupakan Kepala Suku Saponi sebagai perwakilan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Seremoni penyerahan pembayaran ini berlangsung di Kantor Distrik Oudate pada Rabu (13/8) dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, di antaranya Ketua DPRD Waropen, Ketua Komisi A DPRD, Kepala Distrik Oudate, Dewan Adat Waropen, perwakilan dari Polres Waropen, Plt. Kabag Tata Kelola Pemerintahan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur, mengingat pembayaran tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembangunan Bandara Botawa yang sempat tertunda beberapa waktu.
Dalam sambutannya, Bupati FX Mote menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi lahan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap hak masyarakat adat serta langkah penting dalam mempercepat realisasi proyek bandara yang sangat dibutuhkan masyarakat Waropen. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Waropen harus berjalan adil dan bermartabat. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Pemerintah hadir untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan hak masyarakat adat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa Bandara Botawa memiliki peran vital dalam membuka keterisolasian wilayah Waropen dan meningkatkan konektivitas antardaerah di kawasan pesisir utara Papua. Kehadiran bandara ini diharapkan dapat memperlancar arus logistik, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Dengan aktifnya Bandara Botawa, Waropen tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada jalur laut. Ini akan membuka peluang besar bagi perdagangan, pariwisata, dan investasi di daerah kita,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Botawa, Yakob Moreni, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Waropen atas itikad baik dan kesungguhan dalam menyelesaikan kewajiban kepada masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh pembangunan Bandara Botawa sebagai aset bersama untuk kemajuan daerah. “Kami senang karena pemerintah mendengar dan menghormati hak kami. Dengan ini, kami siap mendukung pembangunan bandara agar segera tuntas dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya di hadapan para hadirin.
Ketua Dewan Adat Waropen juga menyampaikan pandangan serupa, menilai bahwa penyelesaian ganti rugi ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam membangun Papua dengan semangat musyawarah dan kekeluargaan. Ia berharap, penyelesaian serupa dapat diterapkan di proyek-proyek strategis lain di wilayah Waropen tanpa menimbulkan konflik sosial.
Pihak Polres Waropen yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan akan mendukung penuh keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung. “Kami akan memastikan situasi tetap aman dan kondusif sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” ujar salah satu perwakilan kepolisian.
Selain pembayaran ganti rugi, acara tersebut juga menjadi ajang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait rencana tindak lanjut pembangunan Bandara Botawa. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Waropen melaporkan bahwa tahapan selanjutnya mencakup perataan lahan, perbaikan landasan pacu, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti terminal penumpang dan area parkir.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi juga memberikan dukungan teknis dalam bentuk supervisi perencanaan dan pengawasan pembangunan bandara. Proyek ini ditargetkan rampung bertahap hingga akhir 2026 agar dapat segera dioperasikan untuk penerbangan komersial dan pelayanan publik.
Bandara Botawa sendiri memiliki nilai strategis tinggi karena posisinya yang menghubungkan Waropen, Nabire, dan Sarmi. Keberadaannya diyakini akan mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok, memudahkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong mobilitas aparatur pemerintahan di wilayah pesisir utara Papua.
Acara penyerahan ganti rugi diakhiri dengan doa bersama dan penandatanganan berita acara penerimaan dana oleh perwakilan masyarakat adat. Dengan selesainya proses ini, Pemerintah Kabupaten Waropen berharap pembangunan Bandara Botawa dapat segera dilanjutkan tanpa hambatan hukum maupun sosial di kemudian hari.
