Wamendagri Ribka Dorong Pemprov Papua Pegunungan Fokus

NEWS BOTAWA– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk benar-benar fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama pemerintahannya.

Menurut Ribka, PHTC merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua melalui program yang berdampak langsung dan cepat dirasakan oleh rakyat.

“Semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat. Kalau sampai gubernur ataupun bupati tidak serius mengurus program Bapak Presiden selama lima tahun ini, maka akan menjadi bahan evaluasi untuk Pak Presiden,” tegas Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Program Quick Win di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (20/10/2025).

Dorongan untuk Wujudkan Swasembada Pangan di Tanah Pegunungan

Dalam arahannya, Ribka menyoroti salah satu isu penting di Papua Pegunungan, yakni kemandirian pangan. Ia menilai persoalan ini masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan bisa berperan aktif untuk membangun sistem pertanian yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

“Ini lebih baik buka kebun, buka pertanian, sawah, atau apa pun. Ini harus dimulai, tidak bisa tidak,” ujarnya menegaskan.

Wamendagri juga meminta agar Pemprov Papua Pegunungan segera menyusun master plan pembangunan pangan jangka panjang yang komprehensif. Menurutnya, ketersediaan lahan dan pemanfaatan potensi alam yang besar di wilayah pegunungan harus menjadi perhatian serius.

“Potensi alam Papua Pegunungan sangat kaya. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kekayaan ini secara optimal untuk mendukung swasembada pangan,” kata Ribka.

Ribka menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepada Menteri Pertanian untuk memastikan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional, dan Papua Pegunungan merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Koperasi Desa Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Selain sektor pangan, Ribka juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menjelaskan, keberadaan koperasi di tingkat akar rumput akan mendorong perputaran uang di daerah, sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga: Komnas HAM Kecam Kekerasan di Papua Desak Pemerintah

“Pak Presiden ingin setiap daerah wajib membentuk dan mengurus koperasi desa. Ini menjadi instrumen penting agar ekonomi masyarakat di kampung-kampung bisa berputar,” jelasnya.

Program Kopdeskel Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang selaras dengan semangat pemerataan pembangunan Presiden Prabowo. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengelola hasil pertanian, peternakan, maupun produk lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

Apresiasi untuk Kinerja Keuangan Pemprov Papua Pegunungan

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk juga mengapresiasi capaian kinerja keuangan Pemprov Papua Pegunungan yang dinilai cukup baik. Berdasarkan laporan per 10 Oktober 2025, Pemprov berhasil merealisasikan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar 73,15 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 53,83 persen.

Capaian tersebut disebut sudah memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Sebagai bentuk apresiasi, Ribka menyerahkan plakat penghargaan kepada Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo.

“Ini apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pak Gubernur Papua Pegunungan, karena berhasil menjaga realisasi belanja sesuai standar nasional—lebih dari 53 persen. Ini prestasi yang patut diapresiasi,” tutur Ribka.