Pemerintah Perkuat Pembangunan Papua: Dari Program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih
NEWS BOTAWA– Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Papua melalui berbagai program strategis, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penguatan ekonomi desa. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan langsung antara pemerintah dengan kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan perwakilan masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Acara yang mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu” ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Generasi Sehat Papua
Salah satu program unggulan yang sedang dipercepat pelaksanaannya di Papua Tengah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, mulai dari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) MBG yang diketuai Wakil Gubernur, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten, hingga penyediaan anggaran daerah khusus untuk program ini.
“MBG memberikan dampak multi-efek. Selain meningkatkan gizi anak, ibu hamil, dan balita stunting, program ini juga menggerakkan ekonomi petani dan peternak lokal karena bahan makanan disuplai dari masyarakat setempat,” ujar Meki.
Melkisedek Rumawi, Kepala Suku Nabire, menyambut baik program ini. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi anak adat sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda Papua yang sehat dan cerdas.
“Kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) sangat membantu masyarakat adat. Anak-anak kami harus sehat agar bisa menikmati pendidikan dan kelak memimpin Indonesia dengan baik,” ujarnya..
Baca Juga: KKP dan PT PNJ Gandeng Pemda Waropen Bangun Kampung Nelayan Modern ala Biak
Koperasi Desa Merah Putih: Pilar Kemandirian Ekonomi Papua
Selain program MBG, pemerintah juga fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi kepada Papua Tengah sebagai provinsi pertama di Papua yang telah membentuk 100% Kopdes Merah Putih di seluruh desanya.
“Koperasi bukan hanya penggerak ekonomi, tapi juga pilar kemandirian desa. Saya harap Papua bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa kemandirian ekonomi bisa dibangun dari desa,” tegas Budi Arie.
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, menambahkan bahwa dana desa di Papua mencapai Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada 2024—naik Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.
“Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia,” ujar Yandri.
Kementerian Desa juga menggalakkan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini sudah berjalan di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Adat Kunci Keberhasilan
Keberhasilan pembangunan Papua tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat adat. Kepala BIN, Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, yang turut hadir, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan dialog langsung dengan masyarakat.
“Kami tidak akan lelah memperhatikan Papua. Tanah ini adalah kebanggaan kita semua. Mari rawat dan isi dengan hal-hal positif,” kata Yandri Susanto.
Meski banyak kemajuan, tantangan seperti akses transportasi, infrastruktur terpencil, dan kesenjangan pendidikan masih perlu diperhatikan. Namun, dengan komitmen kuat pemerintah dan dukungan masyarakat, Papua memiliki potensi besar menjadi contoh keberhasilan pembangunan inklusif di Indonesia.
