NEWS BOTAWA– Maraknya peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal di Papua Barat, khususnya di Manokwari, kembali menjadi sorotan publik. Polemik ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak sosial, kesehatan, hingga keamanan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua) mendorong aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat dan bersinergi memberantas praktik ilegal tersebut.
Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa isu peredaran minol ilegal bukan persoalan baru. Sejak lama, pemerintah daerah telah mengingatkan bahaya dan konsekuensi sosial dari aktivitas ini, namun penanganannya kerap berjalan lambat.
“Sejak pertengahan 2025, Bupati Manokwari, Hermus Indou, telah menyampaikan laporan resmi kepada MPR for Papua mengenai 53 titik penjualan dan peredaran minol ilegal di wilayahnya,” ungkap Yorrys. “Ini masalah serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.”
Sebagai Wakil Ketua DPD RI, Yorrys menilai penting adanya langkah tegas dan terukur, baik dari kepolisian maupun unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, keresahan masyarakat akan sulit teratasi jika pemerintah daerah bekerja sendiri tanpa dukungan penuh aparat hukum.
Perda Minol, Instrumen Hukum yang Ditunggu
Upaya nyata sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur distribusi minol agar tidak merugikan masyarakat, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku usaha ilegal.
Yorrys menyambut baik langkah tersebut. “Saya berharap Perda ini mendapat dukungan penuh dari kepolisian. Regulasi yang sudah dirumuskan secara konstitusional tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten,” tegasnya.
Baca Juga: Helikopter Intan Angkasa Air Jatuh di Papua Berhasil Dievakuasi
Senada, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menekankan pentingnya proses pembahasan Perda dilakukan secara terbuka. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan – mulai dari tokoh adat, pemuda, gereja, hingga aparat keamanan – dianggap kunci agar regulasi ini benar-benar menyentuh persoalan mendasar.
“Perda Minol Manokwari harus memberi solusi nyata dan tidak menyisakan persoalan baru di kemudian hari. Pihak kepolisian juga perlu menerima kritik secara terbuka demi perbaikan bersama,” kata senator asal Papua Barat itu.
Minol Ilegal dan Dampaknya
Peredaran minol ilegal di Papua Barat selama ini kerap dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga kasus kekerasan domestik. Minuman yang tidak jelas standar produksinya pun berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Bagi daerah seperti Papua Barat yang tengah membangun fondasi sosial-ekonomi, keberadaan minol ilegal jelas menjadi penghambat. Apalagi, masyarakat adat setempat sering kali menyoroti bahwa konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak generasi muda dan mengikis nilai-nilai budaya.
