Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD Waropen 2025-2029: Langkah Awal Pembangunan Berkelanjutan
NEWS BOTAWA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen menggelar Rapat Paripurna III Masa Persidangan II Tahun 2025 di Gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat ini adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Waropen Tahun 2025-2029. Acara ini menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan Waropen untuk lima tahun ke depan.
Momen Penting dalam Perencanaan Pembangunan Waropen
Wakil Ketua II DPRK Waropen, Yonatan Reri, dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pembangunan Waropen berjalan terarah dan berkesinambungan.
“Ranwal RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk lima tahun, terhitung sejak kepala daerah dilantik hingga berakhirnya masa jabatan. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan,” jelas Yonatan Reri.
Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi masyarakat. Nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini menjadi dasar bagi penyempurnaan dokumen sebelum diajukan kepada Gubernur Papua untuk dikonsultasikan lebih lanjut.
RPJMD 2025-2029: Kerangka Pembangunan Waropen yang Holistik
RPJMD merupakan panduan utama bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk:
-
Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, air bersih)
-
Pendidikan dan Kesehatan
-
Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan
-
Pelestarian Lingkungan dan Pariwisata
-
Pemberdayaan Masyarakat Adat
Menurut aturan, RPJMD harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) paling lambat enam bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, proses penyusunan yang partisipatif dan transparan sangat penting untuk memastikan dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Waropen.
Baca Juga: BTM-CK Siap Menang di PSU Papua 2025 Kekuatan Waropen di Belakang Kami!
Kolaborasi Pemerintah dan Legislatif untuk Waropen yang Lebih Maju
Penandatanganan nota kesepakatan ini melibatkan pimpinan DPRK Waropen dan pimpinan pemerintah kabupaten, menunjukkan semangat gotong royong dalam merancang masa depan Waropen.
“Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cetak biru pembangunan yang akan menentukan kesejahteraan rakyat Waropen ke depan. Kami berkomitmen untuk menyempurnakan Ranwal RPJMD sebelum diajukan ke Gubernur,” tegas Yonatan Reri.
Setelah penandatanganan nota kesepakatan, Ranwal RPJMD akan melalui proses:
-
Penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
-
Konsultasi dengan Gubernur Papua untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD Provinsi.
-
Pembahasan dan pengesahan oleh DPRK Waropen menjadi Perda.
Masyarakat juga diharapkan terlibat aktif melalui forum konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap rancangan pembangunan ini.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, Waropen telah menapaki langkah pertama menuju pembangunan yang lebih terencana dan inklusif. Keberhasilan RPJMD 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Kami percaya, dengan semangat kolaborasi, Waropen akan menjadi kabupaten yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” tutup Yonatan Reri.
Meski prosesnya telah dimulai, tantangan seperti keterbatasan anggaran, geografis yang sulit, dan peningkatan kualitas SDM masih perlu menjadi perhatian. Namun, dengan perencanaan yang matang, Waropen memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya lokal.
Semoga RPJMD 2025-2029 dapat menjadi peta jalan yang efektif dalam mewujudkan Waropen sebagai daerah yang mandiri, makmur, dan berdaya saing.
