NEWS BOTAWA– Komitmen perubahan besar tengah digulirkan di Kabupaten Waropen Bupati Fransiscus Xaverius Mote menegaskan tekadnya untuk melakukan reformasi total di tubuh birokrasi dan tata kelola keuangan daerah, sebagai langkah awal menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Bupati Mote usai menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Sinergi APIP dan APH se-Wilayah Adat Saireri di Biak, Selasa (14/10). Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, serta Inspektorat Provinsi Papua.
Sebagai kepala daerah yang baru menakhodai Waropen, Mote melihat kondisi birokrasi dan sistem keuangan daerah sebagai panggilan besar untuk melakukan pembenahan menyeluruh. “Saya datang untuk memperbaiki, bukan sekadar melanjutkan. Waropen membutuhkan reformasi utuh agar pelayanan publik dan pengelolaan anggaran benar-benar menyentuh rakyat,” ujarnya.
Visi “Waropen Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Berkeadilan”
Dalam arah kebijakan pemerintahannya, Bupati Mote mengusung visi “Waropen Bangkit, Waropen Mandiri, dan Waropen Sejahtera yang Berkeadilan.”
Makna “berkeadilan” menjadi kata kunci penting. Mote menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di satu wilayah. Seluruh distrik—dari timur, tengah, barat, hingga selatan dan utara—harus merasakan dampak pembangunan yang merata.
“Pemerataan pembangunan menjadi tanggung jawab moral kita. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal hanya karena akses geografis. Waropen harus bangkit secara bersama-sama,” tegasnya.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Anggaran
Bupati Mote menyebutkan, reformasi birokrasi di Waropen akan dimulai dengan penataan struktur pemerintahan, peningkatan disiplin ASN, serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi.
Di bidang keuangan, langkah efisiensi akan diimplementasikan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menekankan efektivitas anggaran untuk hasil yang terukur.
Fokus utama diarahkan ke empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Baca Juga: Mahasiswa Papua Gelar Aksi Tolak Investasi dan Militerisasi di Lingkaran Abepura
“Setiap rupiah anggaran harus punya dampak nyata. Tidak boleh lagi ada pemborosan atau program yang tak menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutur Bupati Mote.
Sinergi APIP dan APH: Kunci Tata Kelola Bersih
Sosialisasi yang diikuti oleh Bupati Mote juga menegaskan pentingnya sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kolaborasi ini merupakan turunan dari kesepakatan nasional antara Kejaksaan Agung dan Kapolri, yang mendorong pencegahan korupsi melalui pengawasan dini dan pembinaan intensif terhadap pemerintah daerah.
Bupati Mote menyatakan, Waropen siap menerjemahkan arahan tersebut dalam langkah-langkah konkret, antara lain:
-
Meningkatkan kapasitas dan independensi APIP sebagai pengawas internal yang kuat.
-
Memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan.
-
Mengedepankan pencegahan daripada penindakan dalam setiap permasalahan keuangan daerah.
“Sinergi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” jelasnya.
