NEWS BOTAWA– Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah mulai menerapkan sistem absensi digital bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah strategis ini disosialisasikan melalui kegiatan Sosialisasi Aksi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tingkat II Angkatan II Tahun 2025, yang digelar di ruang rapat Kepala Dinas DLHKP Papua Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah daerah, di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Inspektorat, BPPKAD, Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian, serta jajaran pimpinan dan staf internal DLHKP Papua Tengah.
Kepala DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menegaskan bahwa penerapan absensi digital merupakan bagian dari komitmen untuk menegakkan kedisiplinan ASN di lingkungan DLHKP. Menurutnya, kehadiran sistem ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan akuntabel.
“Melalui proyek perubahan ini, kami ingin menjadikan DLHKP sebagai patron dalam penyelenggaraan disiplin pegawai melalui pemanfaatan absensi digital. Semua dimulai dari tahapan persiapan pegawai, penginputan data, hingga pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi,” ujar Yan Pugu.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk tim kerja lintas sektor, melibatkan unsur internal dan eksternal, guna memastikan implementasi absensi digital berjalan optimal.
“Tim internal kami terdiri dari kepala dinas, kabid, hingga kasubag, sedangkan tim eksternal melibatkan OPD lain seperti Inspektorat, DPPKAD, INFOKOM, dan BKPSDA,” jelasnya.
Optimalisasi Presensi Elektronik Sesuai Regulasi Nasional
Sementara itu, Sekretaris DLHKP Papua Tengah, Alexander Pekei, menjelaskan bahwa sistem absensi digital yang diterapkan mengacu pada regulasi nasional, termasuk surat edaran Menteri PANRB Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang penggunaan absensi berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah.
Baca Juga: Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Waropen PapuaTak Berpotensi Tsunami
Alexander menegaskan bahwa optimalisasi sistem ini juga akan memperhatikan sinkronisasi dengan platform nasional seperti Simpegnas BKN, serta memastikan infrastruktur dan literasi digital di lingkungan DLHKP terus ditingkatkan.
“Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kendala manual, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan data kehadiran yang lebih akurat dan transparan,” jelasnya.
“Selain itu, sistem ini juga memudahkan pemantauan kinerja ASN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan kehadiran, mendukung birokrasi yang bersih dan modern,” tambahnya.
Sejalan dengan Transformasi Digital Pemerintahan
Implementasi absensi digital ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi bagian dari transformasi digital pemerintahan yang tengah digalakkan secara nasional.
Langkah DLHKP Papua Tengah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap visi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis data.
Melalui kebijakan ini, seluruh data kehadiran ASN akan tersimpan secara digital dan dapat dipantau secara real time, sehingga pengawasan kedisiplinan menjadi lebih objektif dan akurat.
